TANAH BUMBU, faktakalsel.co.id- Dalam rangka mensukseskan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanah Bumbu membentuk Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Posko pemilu ini sebenarnya sudah resmi dibuka sejak Agustus 2023 yang lalu,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanah Bumbu, Seno Aji saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (28/12/2023).
Gakkumdu terdiri dari kejaksaan Tanah Bumb, Bawaslu Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu dibentuk untuk menciptakan efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan umum.
Pembentukan posko pemilu ini merupakan perintah Kejaksaan Agung RI untuk mengawal proses pemilu agar berjalan baik dan sesuai peraturan yang berlaku meminalisir ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada setiap tahapan Pemilu 2024. Ujarnya
“seluruh jajaran Intelijen diperintahkan untuk dapat melaksanakan pemetaan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini”.
Posko Pemilu Kejaksaan Tanah Bumbu
Melalui posko pemilu masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres serta KPU. tambahnya
“Masyarakat yang ingin melapor silahkan datang ke posko pemilu Kejari.Selanjutnya kami akan koordinasikan ke KPU dan Bawaslu yang disana akan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)” jelasnya
Lanjutnya, selain melaksanakan tugas menerima laporan pengaduan terhadap dugaan tindak pidana Pemilu, pihaknya juga melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap pelanggaran tersebut.
“Intinya, kita melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kecurangan pemilu mendatang” ungkapnya
Dia menginformasikan, sampai saat ini posko layanan pengaduan masyarakat Kejari Kabupaten Tanah Bumbu sampai sekarang masih belum ada masyarakat yang melapor.
“Sampai saat ini laporan pengaduan masyarakat masih nihil,” ungkapnya
